Dedi Mulyadi Berekspektasi soal Sikap Birokrat Pasca Gelar One Man Show: Harus Bertindak Sebelum Terjatuh

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan masalah 'sifat birokrasi'.

Kritikan tersebut dia sampaikan setelah ia diberi gelar 'solo performer' karena cara memimpinnya yang dinilai terlalu individualistis dan kurang ada pembicaraan.

Untuk diketahui, gelar satu orang pertunjukan ini diberikan oleh PKS kepadanya.

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, mengkritisi dengan keras cara pemimpinannya Dedi Mulyadi karena dianggap terlalu fokus hanya pada dirinya sendiri.

Menurutnya, metode semacam itu memiliki risiko besar apabila diabaikan terus-menerus.

"Bila Gubernur bertindak sendiri, pengaruhnya mungkin tidak dirasakan saat ini. Namun di masa mendatang, hal tersebut dapat menyebabkan masalah serius. Ini berbahaya," jelas Haru, Rabu (7/5/2025).

Dia juga menegaskan bahwa beberapa keputusan telah dibuat tanpa adanya diskusi yang mendalam dengan pihak berkepentingan seperti DPRD dan pakar terkait.

Satu aturan yang mendapat kritikan dari PKS adalah skema barak militer untuk remaja berselisih atau berkelakuan buruk.

Saat ini, melalui akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi memposting terlebih dahulu kondisi jalan provinsi yang berada di daerah Jawa Barat.

Selanjutnya dia membahas tentang satu orang yang memimpin acara, sesudah menjelaskan rute jalannya tersebut.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut menyebutkan bahwa kondisi jalur provinsi telah sangat baik.

Meski kedua sisinya masih belum maksimal, dan sistem pembuangan airnya juga tidak berfungsi dengan baik.

"Maka jika ada orang yang berpikir bahwa Kang Dedi melakoni satu diri pertunjukan solo. Sudah beberapa kali saya minta pada kepala UPT untuk menjaga agar staf mereka siap setiap harinya di lokasi lapangan. Jika kekurangan tenaga kerja bisa menambah jumlah personelnya," ujarnya seperti dilansir Tribun Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Dedi Mulyadi juga tidak menyangkal bahwa merubah sifat bukanlah perkara yang mudah.

Proses perubahannya mengambil waktu cukup lama sehingga dia memutuskan untuk mengerjakannya semua dan menunjukkan bukti hasilnya.

"Lalu wilayah-wilayah yang menentang aturan diperbaiki, namun mengubah sifat birokrasi tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan proses waktu. Jika kita menantikan mereka bergerak sendiri, bisa jadi sudah terlambat ketika mereka menyadari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, contoh menjadi penting, sangat penting," ungkapnya.

PKS Mengkritik Barak Militer Seperti Dedi Mulyadi

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Gamal Albinsaid, tidak sependapat dengan ide Dedi Mulyadi yang menyebutkan bahwa murid bermasalah harus dikirim ke asrama militer.

"Gubernur Jawa Barat memiliki kewajiban etika dan hukum untuk mengatasi lebih dari separuh juta anak di Jawa Barat yang meninggalkan pendidikan," demikian tertulis dalam kutipan oleh Gamal seperti dilaporkan TribunJakarta melalui akun Instagram resmi @gamalalbinsaid, pada hari Selasa (20/5/2025).

"Alokasi dana sebesar Rp 6 miliar dari APBD untuk 900 anak yang dikatakan sebagai remaja bermasalah harus dibandingkan dengan statistik yang mengindikasikan ada 658.831 anak di Jawa Barat yang belum masuk sekolah," katanya tambahan.

Dr. Gamal juga menyampaikan statistik yang mencakup 164.631 anak di Jawa Barat yang putus sekolah (PS), 198.570 anak lainnya di Jawa Barat lulus namun memilih untuk tidak meneruskan pendidikan mereka (LMN), serta terdapat pula sebanyak 295.530 anak di Jawa Barat yang belum pernah mengenyam pendidikan formal (UPP).

Kata-kata tersebut mengungkapkan bahwa pelatihan militer itu bertentangan dengan konsep pendidikan moderen dan kurang menekankan pada penyebab utama permasalahan.

Dengan demikian dapat memicu stigma dan diskriminasi, selain itu juga bisa mengabaikan hak-hak si anak.

"Di samping hasil studi yang mengindikasikan kurangnya efektivitas pendidikan militer bagi para pemuda itu," jelasnya.

Akses di Google News atau WhatsApp Channel Pastikan Tribunners telah menginstal aplikasi WhatsApp ya.

Lokasi:

Berbagi :